Cakrawalaasia.news, Bali – Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor di Bali untuk menjaga persatuan bangsa dan membangun ketahanan ideologis masyarakat asal Papua. Kemenko Polkam menekankan bahwa pendekatan sosial dan budaya yang humanis menjadi kunci pembinaan efektif di tengah tantangan global.
Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam memperkuat perlindungan sosial serta membangun ketahanan ideologis masyarakat asal Papua di Provinsi Bali. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Peran dan Sinergi Elit Politik dan Lembaga Daerah dalam Penguatan Perlindungan Sosial serta Ketahanan Ideologis Masyarakat Asal Papua di Provinsi Bali di Tengah Dinamika Internasionalisasi Isu Papua” yang diselenggarakan di Bali.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Brigjen Ruly Chandrayadi, dan dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali, Bappeda, Kodam IX/Udayana, BAIS TNI Wilayah Bali, Korem 163/Wira Satya, serta perwakilan akademisi dari sejumlah universitas di Bali.
Ruly Chandrayadi menegaskan menjaga stabilitas sosial dan ideologis masyarakat Papua di Bali perlu dilakukan dengan pendekatan yang menumbuhkan empati dan kebersamaan. “Pendekatan kebangsaan yang inklusif dan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ideologis masyarakat asal Papua di tengah dinamika global yang terus berkembang,” ujarnya.
Pemerintah menyoroti bahwa perhatian terhadap masyarakat Papua merupakan bagian penting dari kebijakan nasional yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan, memperkecil kesenjangan sosial ekonomi, serta memperkuat integrasi nasional. Namun, isu internasionalisasi Papua yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menjadi tantangan tersendiri bagi keutuhan NKRI. Sejumlah negara seperti Australia, Malaysia, dan Singapura disebut turut mengangkat isu Papua di forum-forum hak asasi manusia dan jaringan aktivis regional. Karena itu, Kemenko Polkam menilai pentingnya memperkuat kontra-narasi positif dan diplomasi publik agar persepsi global terhadap Papua tetap objektif dan proporsional.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, terdapat sekitar 620 masyarakat dan mahasiswa asal Papua yang tinggal di Bali, dengan jumlah terbesar menempuh pendidikan di Universitas Udayana. Pemerintah Provinsi Bali bersama perguruan tinggi telah memberikan berbagai fasilitas pendukung. Mahasiswa Papua juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan seperti Festival Kesenian Bali dan kerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, sebagai wadah memperkuat semangat kebangsaan dan multikulturalisme.
Kemenko Polkam menilai, pola pembinaan masyarakat Papua di Bali selama ini telah berjalan cukup baik dengan mengedepankan pendekatan sosial, dialogis, dan non-represif. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan perguruan tinggi rutin menyelenggarakan forum komunikasi minimal dua kali setiap bulan untuk membahas pemahaman kebangsaan, adaptasi sosial, serta penguatan karakter mahasiswa Papua. Pendekatan tersebut diperkuat dengan nilai-nilai lokal Bali seperti menyama braya (persaudaraan) dan tat twam asi (empati kemanusiaan), yang menjadi fondasi kuat kehidupan multikultural di Pulau Dewata.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi penyebaran ideologi separatis dan pengaruh asing yang dapat memecah persatuan. Karena itu, Kemenko Polkam mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor melalui penguatan forum komunikasi antara tokoh adat, rohaniawan, dan masyarakat Papua moderat; pelaksanaan dialog kebangsaan di kampus secara rutin; serta sistem pemantauan kolaboratif yang bersifat non-represif. Di sisi lain, diplomasi regional di tingkat ASEAN juga terus diperkuat agar negara-negara di kawasan tetap menjunjung prinsip netralitas dan menghormati kedaulatan Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat integrasi nasional melalui pendekatan sosial, budaya, dan ideologis yang berimbang. Bali diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan sinergi inklusif antara pemerintah, aparat, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa di tengah kompleksitas dinamika global.
