Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Penguatan IKLN ini merupakan amanat langsung dari RPJMN 2025–2029.
“Keamanan laut bukan hanya terkait urusan militer, melainkan juga terkait penegakan hukum, budaya keselamatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat pesisir,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang), Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, pada pembukaan Rapat Koordinasi Analisis Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029 di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Purwito menegaskan bahwa persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut harus segera diselesaikan agar operasi keamanan dapat lebih efektif. “Sehingga sinergi lintas sektor menjadi kunci agar IKLN dapat tercapai dan menjadi kebanggaan nasional,” tambahnya.
“Kemenko Polkam berkomitmen menjadi koordinator sekaligus motor penggerak bagi seluruh kementerian dan lembaga agar target IKLN dapat tercapai. Dengan modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, kita akan mampu menjadikan laut Indonesia lebih aman, berdaya saing, dan mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas Purwito.
Rakor ini menyatakan respon cepat Kemenko Polkam dan menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih terpadu, modern, dan berbasis sinergi lintas sektor.
“Dengan komitmen bersama seluruh K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan nasional serta kesejahteraan rakyat,” harap Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Kesbang.
Pada kesempatan tersebut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyoroti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah investigator pelayaran yang hanya sembilan orang. TNI Angkatan Laut menekankan kesenjangan antara kebutuhan ideal 250 kapal perang dengan jumlah aktual 166 unit, yang diperparah keterbatasan BBM, radar, dan logistik.
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menegaskan pentingnya peran pengawasan keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran, sementara KLH mengungkap keterbatasan kapal dan personel dalam menindak pencemaran laut. Polairud Polri melaporkan intensitas patroli udara dan laut yang cukup tinggi, namun masih menghadapi cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas.
Selain itu, dalam diskusi KKP mengangkat isu perbedaan metode penghitungan coverage area antar instansi serta keterbatasan anggaran untuk BBM dan komunikasi satelit. BRIN mempertanyakan realisasi target IKLN 2025, sekaligus menawarkan kajian riset mengenai sistem pemantauan, standar kapal patroli, dan sinkronisasi regulasi.
BNN menekankan ancaman narkotika melalui jalur laut serta dampak pencemaran terhadap ekspor perikanan. Setneg menilai pentingnya metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar dapat menjadi parameter internasional, sementara BMKG menyatakan siap mendukung dengan data cuaca ekstrem laut sebagai basis mitigasi kecelakaan.
Bakamla juga menekankan manfaat IKLN bagi berbagai pihak: bagi pemerintah sebagai dasar pembentukan postur keamanan laut nasional, bagi akademisi sebagai bahan kajian dan penelitian, serta bagi dunia usaha sebagai pertimbangan investasi.
Bahkan, riset menunjukkan kenaikan satu poin IKLN berbanding lurus dengan peningkatan nilai investasi di sektor maritim. Ke depan, Bakamla menekankan perlunya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN dapat benar-benar menjadi indikator yang kredibel bagi Indonesia maupun komunitas internasional.
Rakor ini dihadiri perwakilan 31 kementerian dan lembaga terkait. Hadir sebagai narasumber antara lain dari KNKT, Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polairud Polri. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah nyata lintas sektor dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.**
