Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Politik Luar Negeri berkoordinasi dan bersinergi antar lintas Kementerian/Lembaga dalam mensukseskan keketuaan Indonesia di Developing-8 (D-8) pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027.
“D-8 adalah forum kerja sama ekonomi negara berkembang dengan populasi lebih dari 1,2 miliar jiwa dan PDB gabungan sekitar USD 5 triliun. Anggotanya Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Iran, Mesir, dan Nigeria,” ungkap Deputi Bidkoor Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad Koba saat membuka Rakor di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dalam sambutannya, Deputi menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat kuat. Indonesia adalah negara terbesar dan paling stabil di blok ini dan punya diplomasi yang dihormati serta ekonomi yang solid. Indonesia adalah jangkar yang sebenarnya dibutuhkan D-8.
“Gunakan D-8 untuk mempercepat Program Prioritas Presiden yang sudah ada di K/L masing-masing. Tidak menambah kerja. Justru memperkuat yang sudah dikerjakan,” jelasnya.
“Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat kita berada di ambang tanggung jawab besar internasional. Indonesia akan memegang keketuaan Developing-8 yang menempatkan kita pada posisi strategis untuk mendorong agenda pembangunan yang inklusif, memperkuat stabilitas kawasan, dan memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi multilateral,” jelas.
Dalam paparannya, D-8 bukanlah organisasi yang kecil. D-8 merepresentasikan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Organisasi ini didirikan untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, industri, energi, pertanian, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Keketuaan Indonesia pada periode mendatang menjadi momentum bagi kita untuk menunjukkan kepemimpinan global yang selaras dengan politik luar negeri bebas aktif serta memberikan kontribusi nyata terhadap tatanan internasional. Namun, kita harus menyadari bahwa kepemimpinan ini akan dijalankan di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian rantai pasok, ketegangan geopolitik, hingga tantangan perubahan iklim,” jelasnya.
Deputi Bidkoor Pollugri menyampaikan bahwa Kemenko Polkam memandang perlu adanya kebijakan yang solid yang didukung oleh koordinasi lintas sektor yang kuat. Sinergi antara Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Kemen KP, Kemen LHK, Kemenpora, BRIN, KADIN, dan seluruh pemangku kepentingan sangatlah mutlak.
“Harapan saya, forum ini dapat menyamakan persepsi dan memetakan langkah konkret kita menuju KTT D-8 ke-12 yang rencananya akan digelar di Jakarta pada awal tahun 2026. Mari kita pastikan Keketuaan Indonesia di D-8 tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sukses dalam menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan negara-negara berkembang anggota D-8,” tutupnya. (**)
