Cakrawalaasia.news, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melakukan konsolidasi bersama Kementerian dan Lembaga untuk memastikan pemekaran wilayah berjalan efektif.
Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua merupakan strategi desentralisasi asimetris untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat sesuai arah RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua).
“Pemerintah terus memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemerintahan DOB melalui pendampingan operasional, penyusunan regulasi dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) lintas sektor, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pendanaan,” kata Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Ruly Chandrayadi.
Sejalan dengan itu, percepatan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di setiap DOB terus diupayakan sebagai wujud kehadiran negara dengan target penyelesaian bertahap hingga tahun 2027.
Optimalisasi dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur juga menjadi fokus sekaligus didukung pembaruan data orang asli Papua (OAP) untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan berkeadilan.
Penguatan layanan dasar turut menjadi prioritas. Sektor pendidikan dibenahi melalui penyusunan kurikulum kontekstual Papua, digitalisasi pembelajaran, serta pemenuhan tenaga pendidik. Pada saat yang sama.
Selain itu, di sektor kesehatan ditingkatkan melalui penyediaan tenaga medis, akreditasi fasilitas kesehatan, serta dukungan insentif bagi dokter di wilayah tertinggal dan perbatasan. Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan penataan distribusi aparatur sipil negara agar pelayanan publik di DOB berjalan optimal dalam operasionalnya.
Kemenko Polkam menekankan pentingnya stabilitas keamanan, penyelesaian persoalan lahan, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai prasyarat percepatan pembangunan.
“Pembangunan DOB merupakan mandat strategis negara untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan, kita ingin mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” kata Ruly Chandrayadi. (**)
