Cakrawalaasia.news, Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Bidang Penanganan Konflik Sosial untuk mengantisipasi dinamika dan potensi eskalasi konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis, (29/1/2026).
Kegiatan ini di pimpin oleh Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Yade Setiawan serta membahas tentang pemetaan tren konflik sosial, tantangan penanganan di daerah, penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.
Dalam rapat, Yade menjelaskan bahwa perlunya pemetaan tren konflik sosial serta pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah adanya konflik sosial.
“Perlunya pemetaan tren konflik sosial, tantangan penanganan di daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik,” ucap Yade
Pada rapat yang juga dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga strategis, seperti Kemenko PMK, Kemendagri, Polri, Kejagung RI, BIN, Kemhan serta Komdigi, Yade menyebutkan bahwa penanganan konflik sosial ke depannya akan semakin kompleks sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Penanganan konflik sosial akan dihadapkan pada dinamika lingkungan global dan nasional yang kompleks serta berpotensi memicu terjadinya konflik sehingga perlu adanya kesamaan persepsi dan kesatuan mekanisme antar kementerian dan lembaga agar penanganan konflik sosial dapat lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi ini juga membahas beragam isu strategis termasuk penguatan penanganan konflik sosial, mulai dari penyamaan persepsi tentang konflik sosial, penguatan deteksi dini, hingga optimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat nasional maupun daerah. Pembahasan dalam rapat juga menyoroti tentang pentingnya peningkatan kapasistas aparatur daerah serta dukungan pendanaan yang memadai sehingga penanganan konflik sosial dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
Selain itu, dalam rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Bidang Penanganan Konflik Sosial ini, Yade juga menekankan pentingnya penguatan keterpaduan kebijakan dan langkah penanganan konflik sosial, khususnya pada tahap pencegahan dini dan pengendalian eskalasi konflik.
“Perlu adanya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pertukaran data dan informasi intelijen yang menjadi perhatian utama untuk memastikan penanganan konflik sosial yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi di wilayah-wilayah rawan,” ujar Yade.
Pada akhir kegiatan, Kemenko PMK, Kemendagri, Polri, Kejagung RI, BIN, Kemhan serta Komdigi menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan konflik sosial.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan konflik sosial Tahun 2026 secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan. (**)
