Cakrawalaasia.news, Jakarta –Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam menekankan pentingnya integrasi kebijakan tata ruang pertahanan dengan pembangunan digital nasional.
Hal tersebut disampaikan melalui Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Infrastruktur Digital Dalam Rangka Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
“Ruang digital kini menjadi bagian dari ruang pertahanan Indonesia. Keterbukaan informasi publik dan infrastruktur digital yang kuat adalah fondasi ketahanan non-kinetik yang harus dijaga,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto.
Forum ini membahas tiga isu strategis diantaranya Sinkronisasi tata ruang pertahanan dalam RTR nasional dan daerah agar zona strategis, pangkalan militer, serta wilayah perbatasan terlindungi.
Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk mendukung stabilitas sosial, mencegah disinformasi, dan menjaga kepercayaan Masyarakat dan Penguatan infrastruktur digital nasional, fiber optik, SKKL, jaringan seluler, dan satelit, sebagai garis pertahanan non-kinetik.
Forum juga menyoroti sejumlah tantangan teknis seperti lamanya proses PKKPR, penataan kabel laut, roaming sinyal di perbatasan, kebutuhan penguatan sensor maritim, serta dukungan infrastruktur untuk rencana alutsista strategis.
Sebagai tindak lanjut, forum merekomendasikan agar Kemhan mempercepat integrasi dokumen RWP–RRWP ke dalam RTRW/RDTR, Komdigi bersama ATR/BPN memperkuat penataan infrastruktur digital serta perizinan PKKPR, dan Komdigi menyusun pedoman keterbukaan informasi publik khusus sektor pertahanan dan tata ruang.
“Kita membangun bukan hanya konektivitas, tetapi ketahanan informasi dan ruang pertahanan nasional. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci,” kata Eko D. Indarto.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, akademisi, industri telekomunikasi, serta asosiasi. Narasumber hadir dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian ATR/BPN, dan Badan Bank Tanah. (**)
