Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian Bidang Komunikasi dan Informasi

Foto : Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, resmi membuka rangkaian kegiatan Penyelarasan Isu Bidang Komunikasi dan Informasi, Selasa (27/1/2026). (Humas Kemenko Polkam-RI).

Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, resmi membuka rangkaian kegiatan Penyelarasan Isu Bidang Komunikasi dan Informasi, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menajamkan narasi, serta memperkuat sinergi antar-Kementerian dalam mengelola isu-isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional khususnya di bidang Komunikasi dan Informasi.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Deputi, Arifien Sjahrir menegaskan, bahwa Kemenko Polkam tidak berada pada tataran teknis operasional, melainkan pada penguatan koordinasi kebijakan, penyelarasan isu strategis, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Kemenko Polkam-RI juga memastikan, bahwa isu-isu strategis yang tersebar di berbagai sektor mulai dari infrastruktur digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik hingga pengelolaan komunikasi publik dan media dapat disinergikan.

“Kemenko Polkam berupaya menyatukan puzzle kebijakan teknis menjadi satu grand design strategi yang searah dengan agenda nasional di bidang politik dan keamanan,” ujar Arifien Sjahrir.

Rangkaian kegiatan selama tiga hari ini melibatkan perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kemkomdigi, Kemdagri, Kemlu, Kemhan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, serta Kementerian terkait lainnya.

“Output yang kami harapkan dari pertemuan tiga hari ini adalah tersusunnya inventarisasi isu strategis tahun 2026 yang komprehensif, teridentifikasinya potensi tumpang tindih (overlapping) dan hambatan (bottlenecking) program antar-Kementrian, dan terbentuknya kesepahaman mengenai grand narrative pemerintah di tahun 2026”, tutup Sekretaris Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam. (**)

Penulis: Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS NO. 14/SP/HM.01.02/POLKAM/1/2026)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *