Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Aktivitas Kapal China di Wilayah Yurisdiksi Indonesia tahun 2025, Jumat (23/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa dan dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Rapat ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara (LNU) yang berpotensi memengaruhi kedaulatan dan kepentingan nasional. Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, integrasi data, serta koordinasi langkah operasional antar instansi.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Purwito Hadi Wardhono menegaskan bahwa pengamanan LNU harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang konsisten, berbasis data terverifikasi, dan didukung koordinasi lintas sektor.
“Pengamanan wilayah laut harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan stabilitas kawasan,” ujar Purwito.
Rapat membahas hasil pemantauan yang menunjukkan pola kehadiran kapal China secara aktif dan sistematis sepanjang 2025, serta berbagai tantangan operasional, khususnya keterbatasan logistik dan dukungan pangkalan depan. Oleh karena itu, disepakati perlunya penguatan peran Bakamla dan TNI AL, peningkatan sistem pengawasan, serta pembangunan dukungan logistik di Natuna dan Batam.
“Melalui rapat koordinasi ini, Purwito Hadi Wardhono menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara,” tutupnya. (**)
