Cakrawalaasia.news, Ambon – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Keasdepan Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negri melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Deputi Bidkoor Poldagri, Abas Supriyadi, dengan melibatkan Tim IDI Pusat dan Tim IDI Provinsi Maluku, serta menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kemendagri, BPS, dan Kesbangpol Provinsi Maluku.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi, menilai capaian, serta mendorong optimalisasi peningkatan IDI pada tahun 2025.
IDI sendiri merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Gubernur sehingga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas demokrasi.
Abas menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “IDI bukan hanya ukuran kinerja pemerintah pusat, tetapi juga cermin tata kelola demokrasi di daerah. Karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan komitmen yang konsisten untuk meningkatkan capaian IDI setiap tahun,” ujarnya saat memimpin rakor, Selasa, (20/11/2025)
Dalam rapat terungkap bahwa Provinsi Maluku mengalami tren penurunan nilai IDI dalam tiga tahun terakhir (2021–2024). Meskipun nilai IDI menurun, stabilitas sosial di Maluku pasca rekonsiliasi dinilai cukup baik dan menjadi modal penting bagi penguatan demokrasi. Pada pengukuran IDI 2024, dari 22 indikator yang dinilai, 8 mengalami penurunan, 3 tetap stabil, dan 11 menunjukkan peningkatan.
Abas juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur dalam menyambut pengukuran IDI 2025. “Pengukuran capaian IDI tahun 2025 akan dimulai pada akhir tahun. Kita berharap seluruh Pokja IDI di Provinsi Maluku dapat mempersiapkan diri secara optimal, mulai dari penguatan data, peningkatan partisipasi publik, hingga koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Mengingat Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi capaian IDI ke depan, mulai dari rendahnya partisipasi politik di wilayah 3T, pengelolaan konflik sosial dan politik, keterbatasan data terverifikasi, hingga minimnya anggaran dan SDM.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah daerah telah mengambil langkah awal untuk memperkuat penguatan demokrasi, salah satunya melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan dan Demokrasi 2025 bertema “Katong Samua Basudara, Par Maluku Pung Bae”, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang inklusif, mendorong partisipasi publik yang lebih luas, mempererat kohesi sosial, serta membangun komitmen bersama lintas kelompok dalam menjaga stabilitas dan kualitas kehidupan demokrasi di Maluku.
Rapat turut juga menegaskan pentingnya konsolidasi demokrasi yang lebih substansial, adaptif terhadap dinamika nasional dan global, serta tetap berakar pada kearifan lokal. Optimalisasi capaian IDI 2025 diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi di Maluku secara berkelanjutan. (**)
