Cakrawalaasia.news, Bekasi – Di tengah derasnya dinamika isu politik dan keamanan nasional, perkembangan isu yang kian cepat dapat dipicu oleh percakapan publik di media massa maupun media sosial.
Hal tersebut menuntut pemerintah, untuk menghadirkan strategi komunikasi yang tidak hanya konsisten, tetapi juga kredibel, serta adaptif.
Demikian sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang disampaikan oleh Marsma TNI Arifien Sjahrir, Plt. Asdep Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi dalam “Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan” yang diselenggarakan di Bekasi, Jumat (22/8/2025).
“Media saat ini bukan hanya sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi yang membentuk persepsi masyarakat, sehingga komunikasi pemerintah tidak boleh dilakukan sembarangan,” jelas Arifien.
Komunikasi pemerintah harus dirancang dengan cermat, terukur, dan strategis. “Bukan sekadar informatif, melainkan juga edukatif, persuasif, dan berbasis data akurat,” tambahnya.
Ia menambahkan, setiap berita yang disampaikan oleh pemerintah perlu berbasis data agar tidak menimbulkan bias maupun spekulasi. Hal ini agar pola komunikasi publik yang terintegrasi dapat menghadirkan narasi yang menumbuhkan optimisme dan memperkuat kepercayaan publik.
“Tidak hanya itu, tapi juga dapat menjaga kohesi sosial, sekaligus menetralkan narasi negatif yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional,” ungkap Arifien.
Rapat ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Andi Muslim, Ketua Tim Perumus Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan,Kemenkomdigi; serta Novan Mujahid, Analis dari Lembaga Drone Emprit.
Para narasumber menyoroti pentingnya membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat melalui peningkatan kapasitas humas K/L, pemanfaatan teknologi monitoring media, literasi digital, hingga penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Isu Program Makan Bergizi (MBG) turut menjadi sorotan, karena terbukti menjadi program populer yang paling sering dibahas oleh media dan media sosial.
Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan perlunya mekanisme sinergi komunikasi antar-K/L yang lebih terintegrasi, penanganan disinformasi secara cepat, serta penguatan kanal komunikasi resmi pemerintah untuk mencegah berkembangnya hoaks. Selain itu juga disampaikan keluhan maraknya penyalahgunaan konten berbasis artificial intelligence (AI) yang menyudutkan pemerintah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam dalam memperkuat koordinasi komunikasi publik lintas sektor, sehingga pemerintah mampu menjaga konsistensi narasi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendukung terciptanya stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan menghadirkan peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh Humas Kementerian dan Lembaga Kabinet Merah Putih.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS No. 365/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
