Cakrawalaasia.news, Jakarta – Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) sebagai pilar utama Sistem Pertahanan Semesta.
“Dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman lingkungan, populasi, perang ekonomi, hingga infiltrasi budaya memerlukan strategi pertahanan yang adaptif dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Komponen cadangan dan pendukung adalah wujud nyata partisipasi rakyat dalam menjaga kedaulatan,” tegas Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, Kemenko Polkam,(14/8/25).
Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Penguatan Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan terpadu dalam sistem pertahanan semesta serta pertemuan ini menyatukan berbagai kementerian/lembaga untuk menyelaraskan kebijakan.
Brigjen Parwito juga menyatakan, penguatan Komcad dan Komduk adalah langkah strategis untuk menghadapi kompleksitas ancaman nasional, yang menuntut sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi kepemudaan. Brigjen TNI Parwito menyoroti tantangan strategis global yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga infiltrasi budaya, yang semuanya berdampak pada pertahanan negara.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam menyampaikan bahwa Strategi utama yang diusung adalah integrasi program, sinkronisasi Rincian Output (RO), serta penyusunan regulasi bersama demi menjamin kepastian hukum dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Penguatan Komcad dan Komduk menjadi salah satu sasaran prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Strategi ini meliputi pembinaan personel di wilayah strategis, integrasi peran Aparatur Sipil Negara, optimalisasi potensi akademisi dan generasi muda, serta pemerataan kekuatan di seluruh nusantara.
Disamping itu, paparan Dr. Erik Armundito dari Bappenas memperjelas posisi Komcad dan Komduk dalam perencanaan pembangunan nasional. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Sasaran utama mencakup penguatan postur pertahanan, pembinaan industri pertahanan, dan optimalisasi sumber daya nasional, yang ditargetkan melalui indikator kinerja seperti Asia Power Index dan Global Cybersecurity Index.
Di sisi lain, Widhi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyoroti peran sentral reformasi birokrasi sebagai fondasi tata kelola yang profesional. Menurutnya, birokrasi yang responsif, efektif, dan terdigitalisasi akan memastikan proses rekrutmen, pelatihan, dan operasional Komcad dan Komduk berjalan efisien.
Rapat juga menghasilkan pemahaman mendalam tentang peran pemerintah daerah dan pemuda. Wisnu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 harus menjadi instrumen perencanaan yang mampu menginventarisasi potensi sumber daya lokal untuk pertahanan.
Melalui pendekatan partisipatif dan teknokratik, pemerintah daerah dapat secara proaktif mengelola aset dan sumber daya manusia guna mendukung pertahanan semesta. Selanjutnya, Yohan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memaparkan peran strategis Kemenpora dalam membina generasi muda sebagai Komcad dan Komduk.
Kemenpora mengidentifikasi potensi pemuda dari berbagai forum seperti Paskibraka, Pramuka, dan Karang Taruna, dan membekali mereka dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan semangat bela negara. Pendekatan ini menunjukkan upaya kolaboratif untuk memanfaatkan potensi pemuda secara terpadu.
Berdasarkan hasil paparan para narasumber, rapat menyimpulkan bahwa penguatan Komcad dan Komduk adalah agenda nasional yang terintegrasi. Rekomendasi utamanya adalah perlunya penyelarasan Rincian Output (RO) pada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dan program yang terpadu, tidak tumpang tindih, serta berorientasi pada pencapaian target. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika geopolitik global.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS NO. 340/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
