Cakrawalaasia.news, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian/Lembaga terkait membahas posisi dan kontribusi konkret Pemerintah Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania melalui Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).
“Rakor bertujuan untuk menyinkronkan posisi dan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama pembangunan internasional yang mendukung diplomasi kedaulatan di kawasan Pasifik dan Oseania,” kata Marsma TNI Parimeng, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika pada Rapat Koordinasi Posisi Pemri dan Identifikasi Potensi Kontribusi Pemri di MSG & PIF untuk Pemajuan Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik dan Oseania di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025).
Menurut Parimeng, penting untuk mengkapitalisasi momentum positif hasil KTT MSG 2025 untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik dan Oseania melalui kerja sama pembangunan yang lebih dengan memperhatikan sasaran pada dokumen strategi negara tersebut dalam memberikan bantuan atau menawarkan kerja sama pembangunan yang mutually beneficial. Ditegaskan pula, bahwa pelaksanaan kerja sama selama ini masih berjalan secara sporadis, sehingga diperlukan konsolidasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam meredam isu-isu strategis, termasuk isu Papua, di kancah internasional.
Indonesia, selain berstatus sebagai Associate Member pada Melanesian Spearhead Group (MSG) sejak tahun 2015, juga merupakan Mitra Wicara Pacific Islands Forum (PIF) sejak tahun 2001. Pemri terus mendorong kontribusi nyata untuk pembangunan di kawasan Pasifik dan Oseania, antara lain pemberian dukungan terhadap Pacific Resilience Facility (PRF), komitmen untuk membantu pembangunan gedung Sekretariat MSG yang baru, berbagai pelaksanaan program capacity building, pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kunjungan kapal TNI Angkatan Laut ke Pasifik yang dipadukan dengan kegiatan sosial dan kebudayaan.
“Kemenko Polkam siap mendukung. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Kemenko Polkam dalam menyusun rekomendasi kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif,” kata Parimeng.
Rapat Koordinasi menghadirkan 2 (dua) narasumber, yaitu Duta Besar Adam M. Tugio, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemlu dan Devdy Risa, Diplomat Ahli Madya Dit Kerja Sama Pembangunan Internasional Kemlu, serta dihadiri perwakilan dari Kemenko PMK, Kemenko IPK, Kemsetneg, Kemdagri, Kemlu, Kemimipas, LDKPI Kemkeu, Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemenbud, Kemsos, Kemen-PU, Kemen-PKP, Kemhub, KKP, Kemen-PPN/Bappenas, KPPPA, TNI, Polri, BIN, KSP, BNPB, dan BMKG.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS No.316/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
