Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam membangun tata kelola keamanan maritim yang modern dan mendukung percepatan ekonomi biru.
“Memperkuat interoperabilitas dan integrasi kebijakan maritim merupakan hal penting untuk menghadapi dinamika kawasan dan meningkatnya aktivitas perdagangan global,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito saat membuka “Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Ekonomi Biru, Riset dan Inovasi Maritim, serta Sistem Karantina Nasional” di Jakarta, yang diselenggarakan pada 4–5 Desember 2025.
“Integrasi sistem, data, dan regulasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kepentingan nasional. Rakor ini memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah yang sama dalam membangun keamanan maritim terpadu,” tambahnya.
Parwito menambahkan bahwa rakor ini merupakan langkah nyata menuju ekosistem tata kelola maritim terintegrasi pada 2029 guna menopang keberlanjutan ekonomi biru dan stabilitas maritim nasional.
“Kita membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi ancaman lebih cepat, merespons lebih tepat, dan bekerja secara kolaboratif. Hasil rakor harus menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi lintas K/L,” ujarnya.
Rakor menghadirkan Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr. Sahat M. Panggabean; Wakil Kepala BRIN, Laksdya (Purn) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian; Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mochammad Firman Hidayat; serta perwakilan lebih dari 30 kementerian dan lembaga.
Dalam pemaparannya, Dr. Sahat M. Panggabean menekankan percepatan transformasi sistem karantina nasional melalui penguatan pengawasan pre- hingga post-border, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum. Sistem karantina disebut sebagai benteng strategis dalam mitigasi ancaman biologis dan stabilitas ekonomi.
Wakil Kepala BRIN menyoroti perlunya penguatan kerangka hukum, teknologi pemantauan, dan standardisasi infrastruktur maritim, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan penguatan peran BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard.
Dari sisi ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi biru yang baru termanfaatkan sekitar 19 persen. Modernisasi teknologi kelautan, peningkatan investasi, dan keamanan maritim menjadi faktor kunci menjaga stabilitas rantai pasok nasional.
Berbagai K/L turut menyampaikan pandangan strategis, mulai dari penguatan radar dan sistem deteksi oleh BAKAMLA, harmonisasi regulasi oleh Ditjen PP Kemenkumham, hingga integrasi pemantauan udara–laut oleh TNI AU dalam satu sistem national situational awareness. (**)
