Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Baru, Kemenko Polkam Tekankan Transformasi Digital di Indonesia

SIARAN PERS NO. 181/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2025

Foto : Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan bahwa Transformasi digital nasional membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola. (doc. Humas Kemenko Polkam RI).

Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan bahwa Transformasi digital nasional membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang tidak hanya adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keamanan nasional, perlindungan data, dan keadilan sosial.

Hal ini disampaikan saat beliau menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Baru dalam Mendukung Transformasi Digital di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Jakarta, pada hari Kamis (10/7/2025).

FGD ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kerangka kebijakan strategis terhadap perkembangan pesat teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Blockchain.

Forum dipimpin oleh Wamen Kementerian PPN/Bappenas dan menghadirkan Menko PMK, Deputi Bidkoor Kominfo, Kemenko Polkam, Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Ketuan Wantiknas, dan perwakilan dari instansi lain.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mengusulkan beberapa poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. ” Perlunya Penguatan Regulasi dan Kebijakan Teknologi Baru, Pengembangan SDM Digital dan Literasi Teknologi, Pemerataan Infrastruktur Digital, Revitalisasi Peran WANTIKNAS, dan Pengembangan Model Kolaborasi antar instansi,” tegas Eko

Pihak Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik masukan dari Kemenko Polkam. Wamen Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa perspektif politik dan keamanan merupakan input krusial untuk memastikan bahwa rancangan transformasi digital Indonesia berjalan secara holistik, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi negara yang tangguh dan berdaulat di era digital.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *