Ragam  

BSSN-RI Hadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber

Foto : Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber di kota Tarakan, Provinsj Provinsi Kalimantan Utara, (doc. Humas BSSN-RI).

Cakrawalaasia.news, Tarakan – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber di kota Tarakan, Provinsj Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (30/7) kemarin.

Rapat Koordinasi tersebut, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan, Menko Polkam memberi perhatian serius terhadap penguatan konektivitas dan keamanan digital di Kalimantan Utara.

“Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta intervensi pembangunan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Direktur Operasi Keamanan Siber Andi Yusuf selaku Perwakilan dari BSSN menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi tersebut.

Andi Yusuf dalam forum menyampaikan, perlu adanya strategi kolaborasi baik antara pusat dan daerah untuk meningkatkan keamanan siber nasional.

“Peran daerah tidak bisa dihilangkan karena itu sama pentingnya dengan peran pusat,” kata Andi Yusuf.

Forum ini merupakan momen yang sangat strategis, karena menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintah pusat, daerah, operator telekomunikasi dan asosiasi penyelenggara telekomunikasi untuk bersama-sama menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang besar dalam transformasi digital nasional.

Dalam rapat disepakati tiga langkah prioritas nasional yang akan segera diakselerasi, yakni mempercepat revolusi infrastruktur digital dan kelistrikan untuk menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap serangan siber di wilayah rawan, serta membangun orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.**

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Humas BSSN-RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *