Cakrawalaasia.news, Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor politik dan keamanan.
Kemenko Polkam pun memastikan prinsip kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan pelayanan publik yang inklusif menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan.
Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho selaku perwakilan tim PUG Kemenko Polkam saat membuka “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender” yang diselenggarakan di Mataram, NTB, Rabu (3/12/2025).
“Kami berkepentingan memastikan bahwa seluruh kebijakan benar-benar mencerminkan prinsip human based governance, yaitu pemerintahan yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agung menegaskan bahwa PUG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan nasional yang memberi manfaat setara bagi laki-laki, perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Dinamika isu politik dan keamanan saat ini semakin kompleks, mulai dari penanganan konflik sosial, keamanan digital, hingga kesiapsiagaan bencana dan setiap isu tersebut memiliki dimensi gender yang perlu dianalisis secara mendalam agar kebijakan menjadi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Kemenko Polkam juga memberikan apresiasi atas berbagai capaian Polda NTB yang dinilai mampu menjadi role model penerapan PUG di sektor keamanan. Mulai dari penyediaan data terpilah, penguatan kapasitas SDM, inovasi layanan responsif gender, hingga sinergi lintas unit, seluruh praktik tersebut telah menjadikan Polda NTB sebagai salah satu nominator terbaik Polri Awards in Support of UN “HeForShe” Movement 2025.
“Praktik baik inilah yang ingin kami pelajari lebih dalam untuk memperkuat implementasi PUG di kementerian dan lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Polkam,” lanjut Agung.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho yang membacakan sambutan dari Kapolda NTB. Beliau menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan layanan kepolisian.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap muncul masukan, rekomendasi, serta kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepolisian yang inklusif dan bebas diskriminasi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Polda NTB telah berupaya menjalankan prinsip PUG melalui perencanaan program dan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran Polwan dan ASN wanita, serta penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan. (**)
