Cakrawalaasia.news, Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terus memperkuat arah diplomasi kedaulatan Indonesia di kawasan Pasifik, khususnya melalui pengelolaan kerja sama bilateral dengan Papua Nugini (PNG).
Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Diplomasi Kedaulatan RI–PNG, yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).
Marsma TNI Parimeng, Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika, dalam pembukaannya menegaskan bahwa penguatan tata kelola perbatasan merupakan salah satu prioritas strategis dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat posisi Indonesia di Pasifik.
“Kerja sama Indonesia–Papua Nugini tidak hanya menyangkut batas negara, tetapi juga mencakup dimensi keamanan, pembangunan, konektivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Karena itu, penyelarasan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan konsolidasi lintas kementerian/lembaga menjadi sangat penting,” ujar Parimeng.
Rapat koordinasi ini menelaah sejumlah isu strategis, antara lain kendala kelistrikan lintas batas, keamanan wilayah perbatasan, keterbatasan respons PNG terhadap berbagai MoU, dan hambatan infrastruktur dan fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security).
Forum juga membahas peningkatan mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi lintas batas seperti pasar mingguan, dan evaluasi terhadap sejumlah proyek hibah Indonesia di PNG.
Para peserta sepakat bahwa percepatan revisi Basic Agreement (BA) dan Special Arrangement (SA) 1993 menjadi langkah mendesak guna menyesuaikan pengaturan perbatasan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika sosial di kedua negara.
Selain itu, forum mendorong revitalisasi Joint Sub-Committee sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan koordinasi teknis bilateral yang selama ini belum optimal.
Di bidang keamanan, rapat menyoroti perlunya peningkatan patroli bersama, pembangunan menara pengamatan, jalur patroli di titik rawan, serta sinkronisasi data spasial batas negara.
Upaya pengendalian illegal entry, penyelundupan barang, dan perlindungan nelayan lintas batas juga menjadi perhatian utama.
Dalam aspek konektivitas dan ekonomi, forum mendorong penyelesaian regulasi perdagangan lintas batas, penguatan fasilitas CIQS, penyediaan transportasi lintas batas (darat dan udara), dan perbaikan infrastruktur jalan yang mendukung arus barang legal serta pelayanan medis lintas batas.
Diplomasi kesehatan juga menjadi fokus, termasuk peningkatan fasilitas rujukan RSUP Jayapura, implementasi MoU kesehatan RI–PNG, sinergi penanganan penyakit lintas batas, serta penguatan perlindungan perempuan dan anak.
Rapat ini dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kemlu, Kemenkes, Kemendagri, Bappenas, Polri, TNI, Kemhub, Kemendag, Kemen-PPPA, PLN, KBRI Port Moresby, KRI Vanimo, dan dihadiri langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Di akhir pertemuan, Kemenko Polkam menyampaikan bahwa hasil Rakor akan disusun menjadi rekomendasi resmi Menteri kepada K/L terkait guna memperkuat diplomasi kedaulatan Indonesia melalui kerja sama bilateral RI–PNG.
“Rekomendasi ini diharapkan memperkuat langkah Indonesia dalam membangun kerja sama yang lebih efektif, adaptif, dan saling menguntungkan dengan Papua Nugini,” pungkas Parimeng. (**)
Humas Kemenko Polkam RI
