Cakrawalaasia.news, Bogor – Kabupaten dan Kota Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara sekaligus bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), sudah seharusnya menjadi agenda prioritas untuk mendukung capaian target pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan kawasan metropolitan, pengelolaan arus migrasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Demikian disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta pada rapat koordinasi membahas tentang Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Kependudukan Kabupaten/Kota Bogor Dalam Rangka Mendukung Capaian Target Pembangunan Nasional di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
“Pembangunan wilayah dan pengelolaan kependudukan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik, tata kelola pemerintahan, serta arah pembangunan nasional secara menyeluruh. Kabupaten/Kota Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara sekaligus bagian dari Kawasan Strategis Nasional, penguatan kapasitas perencanaan wilayah dan pengelolaan kependudukan, sudah seharusnya menjadi agenda prioritas untuk mendukung capaian target pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan kawasan metropolitan, pengelolaan arus migrasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Kartika.
Namun demikian, lanjut Kartika, terdapat tantangan utama dalam upaya perencanaannya, yaitu belum tuntasnya kejelasan batas administratif antar wilayah. Berdasarkan Permendagri No. 107 Tahun 2014, terdapat 19 titik perbatasan yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bogor.
Kondisi ini membuat sejumlah wilayah tersebut secara de facto justru mendapatkan pelayanan oleh Pemerintah Kota Bogor dan sebaliknya, sehingga menimbulkan dualisme pelayanan, kebingungan warga, dan disfungsi tata kelola.
“Kompleksitas ini memperkuat urgensi penyelarasan antara batas kewenangan administratif dengan cakupan pelayanan publik secara faktual,” kata Kartika.
Tantangan lainnya yaitu terkait persoalan kependudukan yang juga perlu menjadi perhatian penting, baik di Kota maupun Kabupaten Bogor. Adanya fenomena arus migrasi yang tinggi, terutama dari wilayah Jabodetabek dan luar provinsi, yang menyebabkan ketimpangan distribusi penduduk dan munculnya kawasan permukiman informal. Kondisi ini tidak hanya memperumit pendataan penduduk secara akurat, tetapi juga menimbulkan beban pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Untuk mengatasi hal tersebut, penguatan sistem administrasi kependudukan berbasis digital juga menjadi agenda penting,” katanya.
Penetapan capaian target Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2025 sebesar 10%, menuntut sinergi lintas sektor dalam mendorong kesadaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Adminduk berbasis aplikasi. Upaya ini menjadi krusial dalam menjamin keakuratan data, efisiensi pelayanan, serta keamanan identitas digital di era transformasi digital pemerintah.
Pada kesempatan itu, Kartika menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi para peserta dari kementerian/lembaga serta instansi terkait, termasuk Bappenas, Bappedalitbang Kabupaten Bogor, dan Bapperida Kota Bogor yang menjadi narasumber dalam membagikan pemahaman strategi perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung capaian target pembangunan nasional, terkhusus pada aspek wilayah dan kependudukan.
“Kami berharap terbangun sinergi antarsektor dalam merumuskan langkah konkret untuk menginventarisasi isu-isu aktual di daerah, serta merumuskan langkah korektif dan adaptif dalam perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan kependudukan,” kata Kartika.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Baperida Kota Bogor, Rudi Mashudi juga berharap agar Jakarta sebagai kota inti bisa memberikan dampak bagi wilayah sekitarnya.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS NO. 346/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
