Cakrawalaasia.news, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mematangkan strategi nasional untuk menekan angka kejahatan konvensional di seluruh Indonesia, sekaligus meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung.
Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penyelarasan Perumusan Rekomendasi Penanganan Isu Kejahatan Konvensional yang digelar di Bandung,
Jumat (8/8/2025), dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah.
Data Semester I 2025 mencatat 287.951 kasus kejahatan di Indonesia, dengan 249.589 di antaranya merupakan kejahatan konvensional. Polda Metro Jaya menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, sementara sebagian besar Polda mencatat tingkat penyelesaian perkara di bawah 50 persen akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta faktor sosial ekonomi.
Rakor menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penguatan kapasitas penyidik khusus PPA, pembangunan command centre terintegrasi antarinstansi, optimalisasi sistem pelaporan digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi dini dan analisis tren kejahatan. BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga diminta memperketat perlindungan data pribadi serta memberantas konten digital yang mengeksploitasi anak dan perempuan.
Brigjen Pol. Irwansyah menegaskan, penanganan kejahatan konvensional membutuhkan sinergi lintas sektor. “Kejahatan konvensional bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi rasa aman masyarakat.
Demikian pula, gizi anak adalah investasi masa depan bangsa. Dengan sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat, kita dapat menekan angka kriminalitas sekaligus membentuk generasi sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.
Di sela rakor, rombongan meninjau pelaksanaan Program MBG di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Program yang dikelola Polda Jawa Barat sejak Maret 2025 ini telah menjangkau 3.514 penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan menyusui, dengan kapasitas produksi hingga 4.000 porsi per hari.
“Melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang, kita memastikan anak-anak tumbuh sehat sekaligus membentuk generasi yang cerdas dan produktif,” ujar Irwansyah saat meninjau SPPG Sukamiskin.
Meski berjalan lancar, sejumlah kendala seperti keterbatasan fasilitas dapur dan potensi keterlambatan distribusi akibat kemacetan masih ditemui. Pengawasan program dilakukan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Jawa Barat untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.
Irwansyah mengungkapkan, Kemenko Polkam memastikan seluruh rekomendasi hasil rakor akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan kebijakan nasional, serta mendukung percepatan pembangunan dapur SPPG di wilayah lain untuk memperluas manfaat program MBG secara merata.
“Kemenko Polkam merekomendasikan percepatan pembangunan dapur SPPG di Bandung dan wilayah lain di Jawa Barat, optimalisasi distribusi, serta inovasi menu berbasis bahan pangan lokal agar manfaat program dapat dirasakan merata di seluruh daerah,” ujarnya.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS No. 314/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
